Tanggal 27 januari 2003 adalah hari yang sangat bersejarah bagi warga bangsa yang berdiam di Lima Kecamatan yang ada di Bangka Selatan. Sekitar pukul 13,15 pimpinan sidang paripurna pengesahan UU tentang pembentukan kabupaten Bangka Selatan (saat itu dipimpin Wakil ketua DPR RI Soetarjo Suryoguritno) mengetuk palu tanda disyahkannya UU tentang pembentukan daerah otonom baru bernama bangka Selatan yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.
Tak pelak usai palu diketukan Mbah tarjo panggilan akrab Wakil Ketua DPR RI saat itu gema takbir Allahhu Akbar bergema dalam gedung Nusantara DPR RI. bahkan ada warga Bangka Selatan yang menceburkan diri ke dalam kolam depan gedung DPR RI sebagai tanda kegenbiraan. Sementara itu sujud syukur juga dilakukan warga Bangka Selatan yang hadir di acara pengesahan UU tentang Daerah Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru.
Dan untuk mendukung bangunan pemerintahan Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru Mendagri (saat itu dijabat oleh Harri Sabarno) pada tanggal 24 Mei 2003 melantik pejabat Bupati Bangka Selatan H. Zikri Kisai untuk menata lembaga pemerintahan Bangka Selatan sebelum dilantiknya Bupati Definitif lewat proses Pilkada.
Lahirnya Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru tak lepas dari lahirnya era reformasi. salah satu kemewahan politik yang dimiliki era reformasi adalah pembentukan daerah otonom baru menyusul berubah era sentralistik menjadi era desentralisasi.
Fenomena ini dimanfaatkan dengan jeli oleh para bangsawan pikiran daerah Toboali, Bangka Selatan. Kaum muda bangsawan pikiran bangsawan daerah ini membentuk Komite Perjuangan Pemuda Toboali (KPPT) yang merupkan organisasi pemuda yang menyuarakan dan memperjuangkan Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru yang dinakhodai Eddy Sani.
Gagasan kaum muda lewat KPPT itu lantas direspon oleh Pemerintah Kecamatan Toboali (yang saat itu dipimpin Camat Hardi,SH). bersama beberapa tokoh masyarakat dan pemuda Hardi,SH lantas membentuk panitia persiapan Toboali sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Selatan yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim.
Selain itu beberapa kaum muda dan tokoh masyarakat serta para taipan lokal juga membentuk GPT (gerakan peduli Toboali) yang merupakan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh Hasan Sudiato. sehingga percepatan Bangka Selatan sebagai daerah otonom segera terwujud.
Kendati sempat tertunda karena keinginan yang lebih besar untuk melahirkan daerah provinsi Bangka Belitung pada 21 november 2001, perjuanagn pemekeran daerah Bangka Selatan menjadi sebuah daerah otonom tetap bergairah dan mengkristal dalam sanubari masyarakat Bangka Selatan.
KPPT dengan garang dan trengginas terus menggelorakan, menggema dan mensosialisasikan pembentukan daerah otonom Bangka Selatan ke seluruh pelosok daerah Bangka Selatan tanpa kenal lelah dan pamrih. Tekad dan semangat KPPT hanya satu Bangka Selatan harus menjadi daerah otonom baru untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka selatan.
Dan gayung pun bersambut. Tekad dan niat mulai masyarakat Bangka Selatan direspon secara positif oleh PemKab Bangka yang saat itu dipimpin Bupati Eko Maulana Ali. Lewat surat keputusan Bupati Bangka nomor 138/0977/I/1999, diusulkan rencana pembentukan kabupaten Bangka Selatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
Dan Badan pertimbangan daerah Sumatera Selatan (yang saat itu diketuai HM Arub,SH) dalam rapat dengan Gubernur Sumetara Selatan (saat itu dijabat oleh Rosihan Arsyad) sepakat bahwa Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi dua yakni kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.
Dukungan tentang pemekaran Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru dengan ibukota Toboali teruang dalam surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 125/4294/I tertanggal 4 agustus 1999 yang ditandatangani Sekda Sumsel (saat itu Satya Nazori) yang ditujukan kepada Bupati Bangka dan DPRD Bangka dengan tembusan kepada Mendagri dan ketua DPRD Sumsel.
Keputusan penetapan Toboali sebagai Ibukota Bangka Selatan dikukuhkan DPRD Bangka lewat suarat keputusan bernomor 11 tahun 1999 yang ditandatangani ketua DPRD Bangka (saat itu dijabat oleh Endang Setiadi).
14 april 2002, rombongan komisi II DPR RI yang beranggotakan Amir Ray, La Ode Djeni Hasmar,Suwito dan Tahir Saimima mengnjungi Toboali dan berdialog dengan segenap elemen masyarakat Bangka Selatan.
Alhamdulillah pada hari selasa 27 januari 2003 pukul 13.15 WIB mimpi panjang dan perjuangan panjang penuh darah, airmata dan harga diri daerah itu terwujud. bangka Selatan resmi sebagai daerah otonom baru. Dan hari-hari baru pun mulai dialami masyarakat Bangka Selatan sebagai masyarakat daerah otonom.
Lewat Pilkada yang digelar pada tanggal 18 Juni 2005, masyarakat Bangka Selatan akhirnya memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama yakni pasangan H. Justiar Noer dan H. Jamro H. Jalil untuk periode 2005-2010.
Lantas lewat Pilkada kedua yang digelar juni 2010, duetmaut H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2010 hingga 2015.
Dari catatan dan fakta diatas menunjukan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonom Bangka selatan adalah perjuangan komunal seluruh masyarakat Bangka Selatan. Dan semoga kebersamaan yang dilahirkan saat melahirkan Bangka Selatan adalah ciri khas dan identitas daerah Bangka Selatan sebagaimana semangat kebersamaan masyarakat Toboali dan sekitar saat secara gotongroyong sukses membangun gedung Nasional Toboali pada tahun 1951.
Dan itulah hakikatnya masyarakat Bangka Selatan, masyarakat yang selalu mengutamakan kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang merupakan jatidiri bangsa dan daerah Bangka Selatan
