Salah seorang pengagas terbentuknya Kota Tangerang Selatan, Abdul Rajak, menceritakan wacana pembentukan Kota Tangsel pertama kali muncul pada 1999. Saat itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan adanya pemekaran daerah menjadi acuan para penggagas kota Tangerang Selatan. Bukan hanya itu, jauhnya jarak dengan pusat-pusat pemerintahan, juga menjadi alasan kuat keinginan berpisah dari Kabupaten Tangerang. Itu mengakibatkan sejumlah wilayah seperti Cisauk, Serpong, Pamulang, Pondok Aren, dan Ciputat, seperti tak punya induk.
"Jauh dari kata diperhatikan," ungkap Rajak kepada Metrotvnews.com, Kamis (26/11/2015).
Akhir tahun 1999, keinginan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang semakin menguat. Muncu sejumlah kelompok masyarakat yang secara terang-terangan menyuarakan pembentukan daerah otonom baru, yang meliputi wilayah Ciputat, Cisauk, Pamulang, Serpong, dan Pondok Aren (Cipasera).
"Awalnya justru bukan nama Tangerang Selatan," imbuh Rajak.
Tahun 2000, sejumlah kelompok masyarakat membentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Cipasera (KPPDOC). Pembentukan KPPDOC itu sekaligus sebagai upaya mendeklarasikan Kota Cipasera.
Singkat cerita, pada 2004 terbentuklah Badan Koordinasi (Bakor) Cipasera. Bakor Cipasera itulah yang mulai memperluas gerakan. Mereka gencar menyuarakan pemekaran daerah lewat media sehingga menimbulkan pro dan kontra di sejumlah pihak.
Gaduh keinginan pembentukan daerah otonom baru itu pun sampai ke telinga DPRD Kabupaten Tangerang. "Sampai akhirnya DPRD Kabupaten Tangerang sepakat membentuk Pansus pembentukan daerah otonom baru," lanjut Rajak.
Pada 2007, koalisi kelompok masyarakat yang sepakat ingin memisahkan diri semakin kuat. Mereka lantas bergabung dalam satu wadah, yakni Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Organisasi yang masuk jadi anggota Presidium antara lain yakni KPPDOC, Komber Cipasera, dan Forum Membangun Tangerang Selatan (Format). "Ada sejumlah organisasi lainnya juga yang berjasa," tambah Rajak.
Salah seorang tokoh pergerakan, Zarkasih Nur, didapuk menjadi ketua Presidium Pembentukan Daerah Otonom Baru. Zarkasih Nur menceritakan setelah beberapa waktu melakukan pendekatan dan komunikasi yang rutin dengan pemerintahan Kabupaten Tangerang, akhirnya keinginan memisahkan diri pun diamini Bupati Tangerang kala itu, Ismet Iskandar.
Lewat diskusi yang alot, disepakatilah Tangerang Selatan menjadi nama daerah. "Nama itu dirasa sebagai bagian dari kesinambungan dengan Kabupaten Tangerang," imbuh Zarkasih.
Sungai Cisadane, akhirnya disepakati jadi batas pemisah Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang. Lantaran sepakat Sungai Cisadane jadi batas wilayah, sebagian daerah Cisauk akhirnya tetap masuk Kabupaten Tangerang.
Saat itu wilayah Tangsel hanya punya empat kecamatan, yakni Serpong, Ciputat, Pamulang, dan Pondok Aren. Akhirnya, disepaktilah pemekaran dua kecamatan, Serpong dan Ciputat. "Ada Serpong Utara, juga Ciputat Timur," imbuh Zarkasih.
Sebagian daerah kecamatan Cisauk yang terbelah sungai Cisadane juga ikut dimekarkan menjadi Kecamatan Setu. Total, ada tujuh kecamatan yang masuk wilayah Tangerang Selatan.
Proses merapihkan administrasi pembentukan daerah otonom baru terua berlanjut hingga ke tingkat pusat. Sampai akhirnya pada 26 November 2008, DPR RI sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai Daerah Otonom.
Setahun kemudian, tepatnya 27 November 2009, Kementerian Dalam Negeri secara resmi melantik Pejabat Sementar Kota Tangsel, Shaleh M.T. DPRD Tangsel selanjutnya sepakat menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang penetapan hari jadi Kota Tangsel yang diperingati setiap 26 November.
