Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pada masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda, wilayah Ogan Komering Ulu masih tergabung dengan Kesultanan Palembang dan terdiri dari beberapa marga yang masing-masing marga dikepalai oleh seorang Pesirah, Adipati atau Depati, sehingga sistem pemerintahan yang dianut pada masa itu disebut Pemerintahan Marga. Suku asli yaitu Ogan (sekitar Sungai Ogan), Komering (sekitar Sungai Komering) dan Daya (sekitar daerah Lengkiti), Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki keberagaman budaya, adat istiadat dan bahasa. Bahkan bahasa dan gaya bicara antara satu desa dengan lainnya juga berbeda. Seni budaya dan adat istiadat yang masih dan terus dilestarikan antara lain tari tradisional dan tembang daerah, sulam-sulaman, anyaman, adat istiadat meminang, prosesi pernikahan dan prosesi penyambutan tamu kehormatan.

Pada saat terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) dan perkembangan politik pada masa itu, mengakibatkan dibentuknya Afdeling (kabupaten) Ogan dan Afdeling Komering Ulu tahun 1918, dengan ibukota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja. Asisten Residen yang pertama saat itu bernama A. Koomang. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Pembentukan Daerah Otonom, maka timbul tuntutan agar Ogan Komering Ulu dijadikan daerah otonom. Melalui perubahan tersebut, maka berubah pula kedudukan masing-masing Afdeling, sebagai berikut:

• Onder Afdeling Ogan Ulu yang semula berkedudukan di Dusun Lubuk Batang, dipindahkan ke baturaja.
• Onder Afdeling Komering Ulu tetap berkedudukan di Martapura
• Onder Afdeling Muaradua dan Ranau berkedudukan di Banding Agung dipindahkan ke Muaradua. 

Adanya perubahan administrasi inilah yang mengakibatkan pembentukan tiga Districhten di bawah pimpinan seorang Districhtoofd/Demang yang masing-masing membawahi Onderdistricthoofd/Asisten Demang.

Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu itu sendiri dahulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Propinsi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkanlah batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan Ibukota Martapura; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan Ibukota Muaradua; dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibukota Baturaja.