Anambas- Kewedanaan Pulau Tujuh meliputi Wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.
Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur, beserta kewedanan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No: UP/247/5/165, berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung tanggal 1 Januari 1966 semua Daerah Administratif Kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.
Tertulis dalam sejarah bahwa di Kabupaten Natuna yang dahulunya bernama Pulau Tujuh sebelum bergabung dalam Kepulauan Riau, telah memerintah beberapa orang “ Tokong Pulau “ ( Istilah yang diberikan kepada Datuk Kaya di Wilayah Pulau Tujuh ) yang menurut kamus bahwa Indonesia yang berasal dari kata “ Tekong “ yang berarti Nahkoda yang memegang peranan dalam pengendalian sebuah kapal atau perahu layar, di dalam pembicaraan sehari-hari, “ Tokong “ artinya tanah Busut yang menonjol ke permukaan laut atau tanah Kukop atau batu karang yang menonjol ke permukaan laut, yang sangat berbahaya untuk lalu lintas kapal yang melewati areal tersebut. Julukan Tokong Pulau yang diberikan kepada Datuk Kaya di Pulau Tujuh mengibaratkan seorang pemimpin yang mengendalikan Pemerintah di wilayah terkecil yang sewaktu itu diberi hak oleh Sultan Riau sesuai dengan ketentuan “ Yayasan Adat “ yang sudah ada pada masa itu.
Dari keterangan yang diperoleh bahwa gelar yang diberikan di dalam pembagian Wilayah Datuk Kaya Pulau Tujuh disebut sebagai berikut :
1. Wilayah Pulau Siantan :
Pangeran Paku Negara dan Orang Kaya Dewa Perkasa.
2. Wilayah Pulau Jemaja :
Orang Kaya Maha Raja Desa dan Orang Kaya Lela Pahlawan.
3. Wilayah Pulau Bunguran :
Orang Kaya Dana Mahkota, dua orang Penghulu dan satu orang Amar Diraja.
4. Wilayah Pulau Subi :
Orang Kaya Indra Pahlawan dan Orang Kaya Indra Mahkota.
5. Wilayah Pulau Serasan :
Orang Kaya Raja Setia dan Orang Setia Raja.
6. Wilayah Pulau Laut :
Orang Kaya Tadbir Raja dan Penghulu Hamba Diraja.
7. Wilayah Pulau Tambelan (dbs)
